 |
. |  |
addthis
KARIMUN,-Independennews, Keberadaan majalah ‘WARTA KARIMUN’ yang dikelola Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun dinilai tidak bermanfaat sama sekali. Sebab majalah tersebut hanya beredar pada kalangan PNS Pemkab karimun, Sehingga masyarakat sama sekali tidak merasakan manfaatnya secara langsung.
Ketua Ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun (IPMKK), Azhar MN kepada independennews dan batamtoday, Jumat (25/5/2012) di Baran mengatakan, pemborosan yang dilakukan Humas Karimun terhadap majalah Warta Karimun, sama sekali tidak ‘berimbang’ dengan Media massa lokal, maupun Nasional yang ada di Karimun baik cetak maupun elektronik.
Lanjut Azhar MN "anggaran sebesar Rp760.160.000,- itu, diperuntukkan bagi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Namun, khusus cetak majalah Warta Karimun itu sendiri menghabiskan dana Rp. 120 juta pertahun.
Pada proses pemberitaan (dapur redaksi – red), Belanja Pegawai PNS dan Honorer Pemkab Karimun, menghabiskan anggaran sebesar Rp29.550.000,- pertahun. Diantaranya, honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) sebesar Rp. 16.500.000,- pertahun.
Namun honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa hanya sebesar Rp. 500 ribu pertahun. Ditambah honorarium Tim Pemeriksa dan Penerimaan Barang yang berjumlah Rp. 750.000,- pertahunnya. Bahkan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya sebesar Rp. 400 ribu pertahunnya saja.
Menariknya ujar Azhar MN lagi, honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebesar Rp 4,5 juta pertahunnya. Sedangkan pembantu PPTK sebesar Rp 3,3 juta setahun. Bahkan honor pegawai/ pegawai tetap/ tidak tetap sebesar Rp. 3,6 juta pertahunnya.
“Biaya Belanja barang dan jasanya sekitar Rp. 94.450.000 setahun. Dan khusus di bagian ini yang ada biaya perjalanan dinas luarnya, yakni mencapai Rp36.800.000 setahun,”ungkapnya.
Namun, dari Rp 760.160.000,- total anggaran yang dikeluarkan untuk membuat beberapa eksemplar majalah Warta Karimun itu, sama sekali tidak berdampak dan dinikmati masyarakat luar. Sehingga katanya lagi, lebih baik mata anggaran Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa itu dialokasikan ke Media Massa yang memiliki eksitensi dan penyebarluasannya ke skala nasional dan internasional.
“Saya lebih yakin kepada media masa yang masyarakat dunia mengetahuinya. Persoalan isi beritanya, semua tergantung kinerja Humas. Sebab dunia harus tahu, bahwa di Karimun ini memiliki potensi dan kekayaan yang tidak ternilai dari berbagai aspek. Untuk itu diperlukan sebuah media yang personnya memiliki SDM yang berkualitas. Sehingga Karimun di mata dunia, merupakan surga bagi investor manapun,”terangnya mengakhiri Harry dan Khoiruddin Nasution
Ketua Ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun (IPMKK), Azhar MN kepada independennews dan batamtoday, Jumat (25/5/2012) di Baran mengatakan, pemborosan yang dilakukan Humas Karimun terhadap majalah Warta Karimun, sama sekali tidak ‘berimbang’ dengan Media massa lokal, maupun Nasional yang ada di Karimun baik cetak maupun elektronik.
Lanjut Azhar MN "anggaran sebesar Rp760.160.000,- itu, diperuntukkan bagi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Namun, khusus cetak majalah Warta Karimun itu sendiri menghabiskan dana Rp. 120 juta pertahun.
Pada proses pemberitaan (dapur redaksi – red), Belanja Pegawai PNS dan Honorer Pemkab Karimun, menghabiskan anggaran sebesar Rp29.550.000,- pertahun. Diantaranya, honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) sebesar Rp. 16.500.000,- pertahun.
Namun honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa hanya sebesar Rp. 500 ribu pertahun. Ditambah honorarium Tim Pemeriksa dan Penerimaan Barang yang berjumlah Rp. 750.000,- pertahunnya. Bahkan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya sebesar Rp. 400 ribu pertahunnya saja.
Menariknya ujar Azhar MN lagi, honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebesar Rp 4,5 juta pertahunnya. Sedangkan pembantu PPTK sebesar Rp 3,3 juta setahun. Bahkan honor pegawai/ pegawai tetap/ tidak tetap sebesar Rp. 3,6 juta pertahunnya.
“Biaya Belanja barang dan jasanya sekitar Rp. 94.450.000 setahun. Dan khusus di bagian ini yang ada biaya perjalanan dinas luarnya, yakni mencapai Rp36.800.000 setahun,”ungkapnya.
Namun, dari Rp 760.160.000,- total anggaran yang dikeluarkan untuk membuat beberapa eksemplar majalah Warta Karimun itu, sama sekali tidak berdampak dan dinikmati masyarakat luar. Sehingga katanya lagi, lebih baik mata anggaran Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa itu dialokasikan ke Media Massa yang memiliki eksitensi dan penyebarluasannya ke skala nasional dan internasional.
“Saya lebih yakin kepada media masa yang masyarakat dunia mengetahuinya. Persoalan isi beritanya, semua tergantung kinerja Humas. Sebab dunia harus tahu, bahwa di Karimun ini memiliki potensi dan kekayaan yang tidak ternilai dari berbagai aspek. Untuk itu diperlukan sebuah media yang personnya memiliki SDM yang berkualitas. Sehingga Karimun di mata dunia, merupakan surga bagi investor manapun,”terangnya mengakhiri Harry dan Khoiruddin Nasution
KARIMUN,-Independennews,Warga Perumahan Taman Imperium resah, Pasalnya PT. Padimas Makmur sebagai pihak pengembang(Depelover), selama kurun waktu 8 tahun sejak tahun 2004 sarana listrik dan fasilitas umum (fasum) yang pernah dijanjikan kepada warga belum terbagun sampai sekarang.Padahal, pembangunan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut diketahui mendapat suntikan dana segar APBD Karimun Tahun 2003 dan 2004, sebesar Rp3,4 miliar. Sehingga kuat dugaan, pengadaan perumahan tersebut tidak melalui mekanisme lelang dan bahkan jumlahnya di mark – up.
Ketua RT 04/ RW 03, Perumahan Taman Imperium, Kel. Sei raya, Kec. Meral, Kabupaten Karimun, Safran kepada batamtoday, Senin (28/5/2012) dikediamannya mengatakan bahwa perumahan PNS ini mendapat subsidi dari Pemkab Karimun. Namun dirinya tidak mengetahui bahwa perumahan yang disubsidi tersebut berjumlah 200 unit, sesuai kesepakatan kerjasama
Pemkab Karimun dengan PT Padimas Makmur nomor 01/SKPPR-PNS/KRM/2003 pada, Sabtu (10/5/2003).
Dirinya hanya mengetahui bahwa, developer membangun perumahan untuk PNS Karimun tersebut, sebanyak 120 unit saja. Bahkan kekecewaannya terhadap developer yakni selalu memberikan janji manis kepada warganya, tentang pengadaan listrik di perumahan tersebut sejak perumahan itu pertama sekali ditempati.
Lanjut sumber “Berdasarkan brosur yang diberikan, perumahan tersebut telah diberikan daya dari PLN sebesar 1300 watt perunitnya. Bahkan fasum berupa kolam renang, lapangan tennis, foot court, ATM dan Shopping Mall, sampai detik ini hanya isapan jempol belaka,”terangnya
Lebih jauh Safran menjelaskan, ketika warganya berjumlah 20-an pada 2004 yang lalu, pihak developer menyalurkan daya ke perumahan tersebut melalui mesin genset. Seiring berjalannya waktu, jumlah Kepala Keluarga (KK) diperumahan tersebut semakin bertambah. Namun pihak developer menawarkan daya dari PLN sebesar 10 Amper, untuk 3 KK. Dan masing – masing dipungut biaya sebesar Rp1,5 juta untuk biaya penyambungan daya tersebut.
Malangnya, di saat salah satu warga menginginkan meteran listriknya tersendiri, pihak developer kembali memungut biaya tambahan sebesar Rp1 juta kepada yang bersangkutan. Sehingga perlakuannya itu dianggap ‘penipuan murni’
“Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan demo ke developer, mempertanyakan penipuan yang telah mereka lakukan kepada kami. Dan jika tidak ditanggapi, maka kami akan menempuh jalur hukum,”tegasnya mengakhiri.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Karimun, Drs H Muhammad Taufik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun nomor 01/VIII/2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang pengangkatan dalam Struktur Sekretaris Daerah, melakukan kerjasama dengan Direktur PT Padimas Makmur, Samsi yang beralamat di Jl Pertambangan, komplek Padi Mas, Blok B no 12, Tanjung Balai Karimun, selaku pengembang perumahan.
Kerjasama kedua belah pihak terjadi berdasarkan proposal pembangunan PT Padimas Makmur, tanggal 30 April 2003. Kemudian SK Bupati no : 17 / IV/ 2003 tanggal 25 April 2003 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Perumahan Bagi PNS di lingkungan Pemkab Karimun.
Maka berdasarkan rekomendasi Tim Pengadaan Perumahan PNS, akhirnya kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perumahan yang terletak di Jalan Poros, Kawasan Kota Baru, Tanjung Balai Karimun dengan luas lahan 4 hektar.
Adapun jumlah bangunan perumahan yang didirikan sebanyak 200 unit. Dengan type 21/97,5 sebanyak 20 unit (deret), Type 36/ 97,5 sebanyak 30 unit (koppel). Kemudian Type 45/ 120 sebanyak 50 unit (koppel). Lalu Type 54/135 sebanyak 40 unit (koppel). Lantas Type 65/150 sebanyak 30 unit (koppel) dan terakhir Type 72/150 sebanyak 30 Unit (koppel).
Dalam kesepakatan tersebut disebutkan, Pemkab Karimun memberikan subsidi uang muka sebesar Rp14 juta per unit, untuk Perumahan Type 21 dan Type 36. Kemudian untuk Type 45, Type 54, Type 63 dan Type 72, Pemkab Karimun memberikan subsidi uang muka sebesar Rp18 juta per unitnya. Sedangkan sisa pembayaran akan dilunasi PNS yang bersangkutan secara tunai atau kredit. ** Her, Khoiruddin Nasution.
Ketua RT 04/ RW 03, Perumahan Taman Imperium, Kel. Sei raya, Kec. Meral, Kabupaten Karimun, Safran kepada batamtoday, Senin (28/5/2012) dikediamannya mengatakan bahwa perumahan PNS ini mendapat subsidi dari Pemkab Karimun. Namun dirinya tidak mengetahui bahwa perumahan yang disubsidi tersebut berjumlah 200 unit, sesuai kesepakatan kerjasama
Pemkab Karimun dengan PT Padimas Makmur nomor 01/SKPPR-PNS/KRM/2003 pada, Sabtu (10/5/2003).
Dirinya hanya mengetahui bahwa, developer membangun perumahan untuk PNS Karimun tersebut, sebanyak 120 unit saja. Bahkan kekecewaannya terhadap developer yakni selalu memberikan janji manis kepada warganya, tentang pengadaan listrik di perumahan tersebut sejak perumahan itu pertama sekali ditempati.
Lanjut sumber “Berdasarkan brosur yang diberikan, perumahan tersebut telah diberikan daya dari PLN sebesar 1300 watt perunitnya. Bahkan fasum berupa kolam renang, lapangan tennis, foot court, ATM dan Shopping Mall, sampai detik ini hanya isapan jempol belaka,”terangnya
Lebih jauh Safran menjelaskan, ketika warganya berjumlah 20-an pada 2004 yang lalu, pihak developer menyalurkan daya ke perumahan tersebut melalui mesin genset. Seiring berjalannya waktu, jumlah Kepala Keluarga (KK) diperumahan tersebut semakin bertambah. Namun pihak developer menawarkan daya dari PLN sebesar 10 Amper, untuk 3 KK. Dan masing – masing dipungut biaya sebesar Rp1,5 juta untuk biaya penyambungan daya tersebut.
Malangnya, di saat salah satu warga menginginkan meteran listriknya tersendiri, pihak developer kembali memungut biaya tambahan sebesar Rp1 juta kepada yang bersangkutan. Sehingga perlakuannya itu dianggap ‘penipuan murni’
“Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan demo ke developer, mempertanyakan penipuan yang telah mereka lakukan kepada kami. Dan jika tidak ditanggapi, maka kami akan menempuh jalur hukum,”tegasnya mengakhiri.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Karimun, Drs H Muhammad Taufik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun nomor 01/VIII/2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang pengangkatan dalam Struktur Sekretaris Daerah, melakukan kerjasama dengan Direktur PT Padimas Makmur, Samsi yang beralamat di Jl Pertambangan, komplek Padi Mas, Blok B no 12, Tanjung Balai Karimun, selaku pengembang perumahan.
Kerjasama kedua belah pihak terjadi berdasarkan proposal pembangunan PT Padimas Makmur, tanggal 30 April 2003. Kemudian SK Bupati no : 17 / IV/ 2003 tanggal 25 April 2003 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Perumahan Bagi PNS di lingkungan Pemkab Karimun.
Maka berdasarkan rekomendasi Tim Pengadaan Perumahan PNS, akhirnya kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perumahan yang terletak di Jalan Poros, Kawasan Kota Baru, Tanjung Balai Karimun dengan luas lahan 4 hektar.
Adapun jumlah bangunan perumahan yang didirikan sebanyak 200 unit. Dengan type 21/97,5 sebanyak 20 unit (deret), Type 36/ 97,5 sebanyak 30 unit (koppel). Kemudian Type 45/ 120 sebanyak 50 unit (koppel). Lalu Type 54/135 sebanyak 40 unit (koppel). Lantas Type 65/150 sebanyak 30 unit (koppel) dan terakhir Type 72/150 sebanyak 30 Unit (koppel).
Dalam kesepakatan tersebut disebutkan, Pemkab Karimun memberikan subsidi uang muka sebesar Rp14 juta per unit, untuk Perumahan Type 21 dan Type 36. Kemudian untuk Type 45, Type 54, Type 63 dan Type 72, Pemkab Karimun memberikan subsidi uang muka sebesar Rp18 juta per unitnya. Sedangkan sisa pembayaran akan dilunasi PNS yang bersangkutan secara tunai atau kredit. ** Her, Khoiruddin Nasution.
Kepala Disdukcapil Kota Batam, Sadri Khairuddin di Hotel Harris Batam Centre mengatakan petugas operator pembuat e-KTP di setiap kecamatan disiapkan empat orang dengan estimasi mampu melayani sebanyak 30 ribu penduduk. Jika dalam satu kecamatan memiliki jumlah wajib e-KTP ekitar 30 ribu orang. Berdasarkan data yang dimiki Disduk Kota Batam yaitu 700 ribu orang.
Peralatan perekaman e-KTP disiapkan sebanyak dua set di setiap kecamatan, alat rekam pindai iris dan pindai sidik. Sedangkan di kantor Disdukcapil, terdapat satu set peralatan perekaman e-KTP. Sementara untuk dana pendamping, dikucurkan anggaran hingga Rp2 miliar yang bersumber dari APBD Kota Batam 2012.
Lanjut Sadri " untuk menjangkau masyarakat hinterland akan dilayani petugas Kecamatan dan didampingi petugas Disduk, sebagai alat pendukung telah disiapkan satu peralatan e-KTP portable yang dapat dibawa kemana saja untuk melayani masyarakat Hinterland.
Ahmad Dahlan walikota Batam mengatakan e-KTP sangat penting untuk menghindari adanya KTP dobel dan palsu serta e-KTP sangat efektif dalam mengontrol penduduk secara administratif. Dengan penerapan e-KTP diharapkan tidak ada lagi KTP yang dobel serta dapat mengantisipasi keberadaan KTP palsu, ungkapnya.
Ditegaskan Ahmad Dahlan " Pelaksanaan tahapan e-KTP dilakukan secara gratis kepada masyarakat, tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat, jika ada petugas yang menarik pungutan terhadap pelaksanaan e-KTP gratis , maka masyarakat dapat melaporkan langsung kepada Walikota Batam.
Jika ketahuan ada staf pemko yang meminta uang dari masyarakat untuk pengurusan e-KTP akan diberikan tindakan sanksi maksimum dipecat, kata Dahlan.gus
Dandim 0316 Batam Letkol Czi Ahmad Rizal Ramdhani "Saya sebagai pimpinan militer di Batam meminta maaf kepada kawan-kawan wartawan, secara khusus Mas Bagong atas peristiwa perampasan kamera Milik Batam TV, permohonan maaf sisampaikan sampai sebanyak lima kali sepanjang pertemuan berlangsung.
Lanjut dandim" Saya tidak pernah memberikan perintah kepada bawahannya untuk melakukan tindakan represif, tindakan demikian yang dilakukan bawahannya merupakan tindakan secara pribadi, meskipun berpakaian dinas, Dandim memastikan oknum TNI yang melakukan perampasan sudah diproses sesuai ketentuan militer.ungkapnya
Dandim, meyakini oknum TNI yang melakukan perampasan belum memahami dengan baik aturan dan profesi jurnalistik, dengan ini saya meminta kepada kawan-kawan wartawan untuk dapat memaafkan peristiwa tersebut. Saya berjanji akan lebih mengawasi aktivitas bawahanya agar peristiwa serupa tidak terulang kembali."kata dandim.Ari
Ahmad Dahlan selaku kepala daerah menyambut kedatangan rombongan Konjen Cina tersebut "Yang Lingzhu mengatakan, Batam dan Cina memiliki persamaan, saat ini Cina memiliki sembilan kawasan industri perdagangan dan alih kapal, ditambahkan Linzhu " Batam memberi potensi yang baik bagi Cina dalam bidang perdagangan dan investasi," Ungkap Lingzhu
Liu Weiguo selaku Konsul Economi dan Comercial Sections menambahkan, pertimbangan membuka perwakilan ICBC di Batam, pertumbuhan industri dan investasi di Batam sangat cepat dan tinggi, serta orang asing khususnya dari negara Tirai Bambu yang menjalankan bisnis, kata Liu
Ahmad Dahlan menyambut baik kedatangan rombongan Konjen Cina perwakilan Medan ini, mengingat Batam tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi Batam ditopang dari investasi sektor industri, jasa dan pariwisata, diharapkan terjalin kerjasama yang lebih baik antara Cina-Indonesia khususnya Batam di bidang industri dan perdagangan. kerjasama yang baik akan membawa iklim investasi yang lebih baik.gus
"Ketua Komisi V Yasti Soepredjo, saat memaparkan kesipulan rapat dengar pendapat Komisi V dengan instansi terkait kecelakaan Pesawat SSJ-100, di Gedung DPR, Senin (28/5)
"Komisi V DPR RI mendukung kesepakatan anatara Kementrian Perhubungan cq Ditjen Perhubungan Udara dengan Pihak Sukhoi Civil Company (SCAC) melalui perwakilannya PT Trimarga Rekatama, untuk mematuhi perarturan perundang-undangan di Indonesia," ujar Yesti.
Hesti Menambahkan" SCAC melalui PT Trimarga Rekatama untuk kesanggupan memberikan tanggung jawab pengangkutan berupa asuransi kepada pihak ahli waris yang besarnya sesuai dengan Peraturan Mentri Perhubungan no. 77 Tahun 2011.
"Permintaan ini disampaikan secara tertulis.net
Tim gabungan sudah bergerak dari Bandung menuju tempat jatuhnya pesawat sukhoi (Gunung Salak) hasil temuan akan dibawa ke RS Polri,” kata Kapolres Sukabumi AKBP Firman, saat dihubungi, Selasa (29/5).
Sebelumnya, warga Sukabumi yang bermukim di sekitar Gunung Salak menemukan tiga jenazah di dekat lokasi jatuhya pesawat Sukhoi Superjet (SSJ) 100. Diduga kuat, salah satu jenazah merupakan warga Rusia korban pesawat SSJ 100. Jenazah warga Rusia itu ditemukan dalam kondisi utuh. Dua jenazah lainnya ditemukan dalam kondisi tidak utuh.
Jenazah ditemukan warga yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Pengelola Hutan Bukan Kayu Indonesia (AMP-HBKI) Kabupaten Sukabum.net